pedomanjogja.com (Yogyakarta) - Komitmen Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel terus menunjukkan hasil positif. Melalui pembangunan Zona Integritas (ZI), instansi ini kini memasuki tahapan penting dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebagai pijakan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pembangunan Zona Integritas di Sekretariat DPRD DIY telah dimulai sejak 2025 dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses tersebut diawali dengan peneguhan komitmen internal pada 21 Februari 2025, kemudian dilanjutkan dengan pencanangan serta penandatanganan komitmen bersama pada 10 Maret 2025. Kegiatan tersebut menjadi wujud keseriusan seluruh jajaran dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
Penguatan budaya integritas terus dilakukan melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah sosialisasi antikorupsi yang digelar pada 14 September 2025 dan melibatkan Ketua DPRD DIY.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai agar budaya kerja yang bersih semakin mengakar dalam organisasi.
Memasuki tahun 2026, pembangunan Zona Integritas semakin diperkuat.
Pada 12 Januari 2026, Sekretariat DPRD DIY menetapkan enam area perubahan sebagai fokus pembangunan melalui pembentukan tim kerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan. Langkah tersebut menjadi implementasi konkret dalam memenuhi indikator pembangunan Zona Integritas.
Upaya tersebut membuahkan hasil yang menggembirakan. Dalam proses seleksi nasional, Sekretariat DPRD DIY berhasil lolos sebagai salah satu dari enam kandidat terbaik dari total 16 instansi yang diusulkan. Capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.
Komitmen terhadap pembangunan Zona Integritas juga diperluas dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Pada 11 Juni 2026, Sekretariat DPRD DIY menggelar koordinasi dan sosialisasi bersama mitra kerja serta rekanan guna memastikan semangat antikorupsi dan pelayanan prima tidak hanya terinternalisasi di lingkungan internal, tetapi juga menjadi komitmen bersama seluruh pihak yang bekerja sama dengan instansi tersebut.
Sebagai bagian dari proses evaluasi, survei eksternal juga telah dilaksanakan pada 15 Juni 2026 untuk mengukur kualitas pelayanan dan persepsi publik terhadap integritas organisasi.
Hasilnya menunjukkan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) mencapai 3,69, sedangkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) memperoleh nilai 3,76. Dengan capaian tersebut, Sekretariat DPRD DIY dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap pengusulan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Tahapan berikutnya juga telah diselesaikan. Pada 26 Juni 2026, proses pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta unggahan seluruh dokumen pendukung berhasil dirampungkan sebagai bagian dari pemenuhan indikator penilaian reformasi birokrasi.
Saat ini, Sekretariat DPRD DIY tengah memasuki proses reviu oleh Tim Reformasi Birokrasi. Dukungan dari seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat proses pembangunan Zona Integritas sehingga target meraih predikat WBK dapat terwujud, sekaligus menjadi langkah menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dengan komitmen yang terus dijaga dan kolaborasi yang semakin kuat, Sekretariat DPRD DIY optimistis mampu menghadirkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga manfaat reformasi birokrasi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. (Fzn)
