Pedomanjogja.com (Sleman). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonokerto, Turi, Sleman, menjadi sorotan setelah insiden dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur SPPG Wonokerto, Turi, Sleman. Sabtu sore (12/09/2026). Esti datang Bersama Ketua Komisi C DPRD Sleman, Bambang Sigit Sulaksono, serta sejumlah guru penerima manfaat.
Dalam sidak tersebut, Esti meninjau langsung sejumlah bagian dapur, mulai dari ruang memasak, tempat pencucian bahan baku, hingga ruang dingin yang digunakan untuk menyimpan bahan pangan.
Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN), terutama terkait pelabelan pada setiap wadah makanan atau ompreng.
Menurut Esti, pelabelan harus dilakukan secara disiplin karena mencantumkan batas waktu konsumsi makanan.
“Standar yang sudah diterapkan oleh BGN harus 100 persen ditindaklanjuti. Contohnya adalah ketika harus dilakukan labeling per ompreng yang memuat batas waktu konsumsi. Kemarin kan memang belum dilakukan itu,” tegas Esti.
Beban Produksi 2.682 Penerima Manfaat
Selain persoalan pelabelan, Esti menyoroti kapasitas produksi SPPG Wonokerto yang mencapai 2.682 penerima manfaat per hari.
Ia menilai pengelolaan makanan dalam jumlah ribuan porsi bukan perkara sederhana. Dibutuhkan dukungan infrastruktur, fasilitas penyimpanan, penerapan higienitas, serta manajemen sumber daya manusia yang memadai agar proses produksi tidak mengorbankan kualitas makanan.
Esti kemudian membandingkannya dengan pengalaman keluarganya dalam menjalankan usaha katering. Menurutnya, produksi dalam jumlah besar lebih mudah dikendalikan apabila dibagi dalam beberapa tahap.
“Karena ini berat loh memasak untuk 2.600-an sekian, itu sesuatu yang tidak mudah,” kata Esti.
Ia mencontohkan pengalaman memproduksi sekitar 3.000 porsi yang dibagi menjadi tiga tahap, masing-masing sekitar 1.000 porsi. Dengan pembagian tersebut, proses memasak dapat dilakukan secara bertahap dengan dukungan tenaga kerja dan distribusi.
Kompetensi Tenaga Dapur Ikut Disorot
Esti juga menilai kemampuan tenaga kerja di dapur perlu menjadi perhatian. Menurutnya, pekerja harus memahami karakteristik bahan pangan, termasuk bagaimana bahan disimpan, berapa lama dapat berada di luar tempat penyimpanan, serta bagaimana proses memasaknya agar tingkat kematangan sesuai.
Ia mendorong adanya peningkatan kapasitas bagi para pekerja yang telah direkrut.
“Profesional yang masak SDM-nya juga perlu dilihat, nek perlu dikursuske supaya menguasai. Jangan sekadar menerima tenaga kerja. Tenaga kerja yang sudah masuk ditambahi ilmunya,” jelas Esti.
Esti juga menyinggung munculnya upaya masyarakat untuk menempuh langkah hukum berkaitan dengan insiden kesehatan setelah konsumsi MBG.
DPRD Sleman Soroti Kapasitas Penyimpanan
Pandangan mengenai kapasitas produksi juga disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sleman Bambang Sigit Sulaksono yang turut mendampingi sidak.
Bambang menyoroti kapasitas penyimpanan bahan baku di SPPG Wonokerto yang menurutnya perlu disesuaikan dengan volume produksi makanan untuk ribuan penerima manfaat.
Ia mengusulkan agar jumlah penerima manfaat dalam satu unit pelayanan dibatasi maksimal sekitar 1.500 orang. Menurutnya, pembatasan tersebut diperlukan agar kontrol terhadap kualitas dan kebersihan makanan dapat lebih terjaga.
Bambang juga mengusulkan agar sekolah diberikan ruang untuk menentukan penerimaan program MBG, termasuk dapat menerima atau menolak makanan yang disalurkan.
“Jadi jangan dipaksakan,” kata Bambang.
SPPG Wonokerto Jalani Pembekuan Operasional
Sementara itu, Kepala SPPG Wonokerto Turi, Rifqi Dimas Pratama, mengatakan pihaknya saat ini tengah menjalani sanksi pembekuan operasional selama 20 hari.
Masa pembekuan tersebut digunakan untuk melakukan pembenahan sarana dan prasarana dapur. Salah satu pembenahan yang dilakukan adalah memperbaiki tata letak ruang transit makanan agar proses pendinginan sebelum makanan dikemas dapat berlangsung lebih steril dan tidak menimbulkan embun.
Terkait insiden kesehatan, pihak SPPG Wonokerto mencatat terdapat 111 orang yang sempat mengalami gejala. Angka tersebut berbeda dengan data Dinas Kesehatan yang mencatat 134 orang.
Rifqi mengatakan kondisi para korban saat ini mayoritas telah berangsur pulih dan membaik.
Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, SPPG Wonokerto menyatakan akan memperketat penerapan standar operasional. Pihak SPPG juga berkomitmen menanggung biaya pengobatan serta melibatkan pihak sekolah dalam pemantauan dapur.
Sekolah nantinya akan diberikan kesempatan untuk melakukan kunjungan secara berkala guna melihat langsung proses produksi hingga distribusi makanan.
“Untuk membangun kepercayaan masyarakat lagi, kita dapat masukan dari sekolah, itu nanti kita akan ada kunjungan per beberapa hari sekali dalam satu minggu untuk pengecekan di area, di dalam dapur. Itu nanti teknisnya sebelum kunjungan koordinasi sekolah dengan kita,” kata Dimas. (Fzn)
