Pedomanjogja.com (Yogyakarta) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi meluncurkan Forum Parlemen Nyawiji pada Rabu (16/9/2026).
Forum tersebut dibentuk sebagai ruang kolaborasi antara DPRD, kementerian, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat untuk memperkuat proses perumusan kebijakan daerah berbasis sains dan kajian ilmiah.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd., mengatakan pembentukan Forum Parlemen Nyawiji merupakan bagian dari komitmen untuk membangun kolaborasi yang nyata dan berkelanjutan.
Menurut Nuryadi, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar kebijakan daerah tidak hanya berangkat dari gagasan, tetapi juga memiliki dasar kajian yang matang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
"Kolaborasi nyata dan bukan sekadar wacana, agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Peresmian ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPRD DIY dengan Kemendiktisaintek RI, perguruan tinggi dan seluruh mitra forum sebagai fondasi kerja sama jangka panjang yang akan terus kita kembangkan ke depan," ujar Nuryadi.
Nuryadi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergabung dalam Forum Parlemen Nyawiji. DPRD DIY, kata dia, siap memfasilitasi keberlanjutan forum agar kolaborasi yang dibangun dapat memberikan manfaat bagi tata kelola kebijakan publik di DIY.
"Hari ini kita tidak sekadar meresmikan forum, kita meneguhkan komitmen untuk mendengar dan menegaskan. Selamat berkolaborasi, selamat bersinergi dan mari kita satukan langkah, Nyawiji demi kejayaan Daerah Istimewa Yogyakarta," imbuhnya.
Libatkan Perguruan Tinggi dan Ribuan Pakar
Kepala LLDIKTI Wilayah V DIY, Prof. Setyabudi Indartono, Ph.D., turut menyampaikan apresiasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) atas terbentuknya Forum Parlemen Nyawiji.
Ia menilai forum tersebut relevan untuk mempertemukan kebutuhan perumusan kebijakan daerah dengan kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi.
Terlebih, sebelumnya telah diluncurkan 22 Konsorsium PTN-PTS se-DIY dalam Sarasehan Sains dan Teknologi Apresiasi (SSTY) DIY 2026. Konsorsium tersebut menjadi bagian dari kekuatan akademik yang dapat mendukung kajian terhadap berbagai persoalan pembangunan di DIY.
"Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Parlemen Nyawiji, yang kita harapkan forum ini bisa menjadi wadah yang konkret untuk mempertemukan kebutuhan perumusan kebijakan daerah dengan kepakaran ilmiah perguruan tinggi," tutur Prof. Setyabudi.
Saat ini, sinergi perguruan tinggi di bawah LLDIKTI Wilayah V menghimpun 99 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan lima Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Yogyakarta.
Kekuatan tersebut melibatkan ribuan pakar, doktor, dan profesor yang terbagi dalam 22 konsorsium tematik pembangunan daerah.
Dari Sampah hingga Ketahanan Pangan
Sejumlah isu strategis di lima kabupaten/kota di DIY disiapkan untuk dikaji melalui konsorsium tersebut.
Di Kulon Progo, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengembangan aerotropolis. Sementara di Kota Yogyakarta, kajian diarahkan antara lain pada persoalan sampah dan kesehatan jiwa.
Di Sleman, isu yang dikaji mencakup ketahanan pangan dan tata ruang. Gunungkidul diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sedangkan Bantul mencakup sektor pariwisata dan kesehatan.
Menurut Prof. Setyabudi, kapasitas perguruan tinggi di Yogyakarta juga terus diperkuat melalui peningkatan kelembagaan, termasuk bertambahnya program studi unggul, peningkatan status akreditasi institusi, serta jumlah Guru Besar dan tenaga pengajar.
Dengan kapasitas tersebut, para pakar di lingkungan perguruan tinggi dinilai siap mendukung Forum Parlemen Nyawiji melalui penyusunan naskah akademik, riset berbasis bukti atau evidence-based policy, hingga rekomendasi kebijakan.
Forum Parlemen Nyawiji diharapkan menjadi ruang bersama bagi DPRD, perguruan tinggi, kementerian, dan masyarakat untuk mempertemukan gagasan, kepakaran, serta kebutuhan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan daerah.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis kajian ilmiah sekaligus mendukung kemajuan keistimewaan DIY. (Fzn)
