pedomanjogja.com (Yogyakarta) – Keinginan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi kuliah di DIY kini mencapai 46 persen.
Namun, di balik kenaikan tersebut masih terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian. Sekitar 30,9 persen siswa yang melanjutkan pendidikan berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan.
Kondisi itu menjadi perhatian Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu Budiantoro. Ia mendorong agar dukungan anggaran melalui Dana Keistimewaan (Danais) dapat diarahkan lebih nyata untuk memperluas akses pendidikan, salah satunya melalui program beasiswa bagi warga DIY.
“Ini kekhawatiran saya. Jadi 46 persen kenaikan yang tajam, tetapi dibayang-bayangi 30 persen rentan dengan kemiskinan. Ini yang perlu jadi perhatian,” ujar Dwi dalam forum diskusi pendidikan di Yogyakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurut Dwi, peningkatan angka partisipasi kuliah belum sepenuhnya menunjukkan bahwa seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi.
Persoalan ekonomi keluarga masih menjadi salah satu hambatan. Karena itu, ia berharap Danais tidak hanya diarahkan pada sektor-sektor lain, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat akses pendidikan sekaligus mendukung kesejahteraan tenaga pendidik.
“Saya berharap dana keistimewaan sekali lagi mensupport keberadaan pendidikan sampai bicara tentang kesejahteraan guru. Kita masih kekurangan guru SLTA itu 1.600-an hari ini,” katanya.
Kesenjangan Pendidikan Antar Wilayah
Persoalan akses pendidikan juga terlihat dari adanya kesenjangan rata-rata lama sekolah di sejumlah kabupaten dan kota di DIY.
Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, menyebut rata-rata lama sekolah di DIY berada di angka 10,20 tahun atau setara kelas 1 SMA.
Namun, capaian tersebut belum merata. Kulon Progo memiliki rata-rata lama sekolah 9,33 tahun atau sekitar lulus SMP, sedangkan Gunungkidul hanya 7,64 tahun atau sekitar kelas 1 SMP.
Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Bantul mencapai 10,11 tahun, Sleman 11,42 tahun, dan Kota Yogyakarta 12,13 tahun atau setara lulus SMA.
Menurut Sutrisna, kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih serius terhadap wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang masih rendah, khususnya Kulon Progo dan Gunungkidul.
“Ini realitasnya, rata-rata ya. Kemudian analisis saya adalah kesenjangan pendidikan ini. Jadi, Kulon Progo dan Gunungkidul memerlukan perhatian lebih serius karena rata-ratanya itu di posisi 4 dan 5,” ujarnya.
Sutrisna mendorong pemerintah menyusun basis data khusus mengenai potensi penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi di setiap kabupaten dan kota.
Data tersebut, menurutnya, perlu dilengkapi dengan analisis mengenai faktor yang menjadi penghambat, mulai dari kondisi ekonomi, geografis, capaian pendidikan hingga ketersediaan fasilitas perguruan tinggi.
“Penting ya jadi penyusunan bahan analisis kebijakan yang lebih komprehensif dan tajam untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah. Jadi lagi-lagi harus berbasis data,” katanya.
Minat Kuliah Tinggi, Ekonomi Jadi Kendala
Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikpora DIY, Dr. Wiwik Indriyani, menjelaskan angka partisipasi kuliah sebesar 46 persen tersebut diperoleh berdasarkan sampel 383 dengan akar partisipasi dari 304 sekolah SMA/SMK.
Menurut Wiwik, data tersebut menunjukkan adanya peningkatan minat lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, persoalan ekonomi masih menjadi tantangan bagi sebagian siswa.
Hampir sepertiga siswa yang melanjutkan pendidikan berada dalam kondisi kurang mampu.
“Antara minat, kemudian adanya kondisi ekonomi yang rentan ini, sepertinya satu hal yang bertentangan,” kata Wiwik.
Padahal, kata dia, siswa memiliki ambisi besar untuk melanjutkan pendidikan. Bagi sebagian siswa, kuliah dipandang sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan taraf hidup dan membuka peluang mobilitas sosial.
Namun, kondisi ekonomi keluarga kerap membuat pendidikan tinggi bukan menjadi pilihan utama.
“Tetapi lagi-lagi masalahnya, kondisi ekonomi keluarga sering memaksa siswa menempatkan kuliah sebagai pilihan kesekian,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi tidak hanya berhenti pada angka, tetapi juga diikuti dengan akses yang lebih merata.
Dorongan pemanfaatan Danais untuk beasiswa, penguatan kesejahteraan guru, serta penyusunan kebijakan berbasis data diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi warga DIY untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. (Fzn)
