Pedomanjogja.com (Yogyakarta) – Rencana pemerintah mencetak ulang buku ajar nasional dengan tampilan yang lebih menarik dan ukuran huruf lebih besar mendapat sorotan dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof. Sutrisna Wibawa, meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan sebelum melakukan kajian akademis, riset, dan uji sampel di sekolah.
Menurut Sutrisna, penyesuaian buku ajar perlu mempertimbangkan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Ia menilai penggunaan ukuran huruf yang lebih besar tidak harus diterapkan secara seragam mulai dari jenjang SD hingga SMA.
Sutrisna menyebut standar teknis perbukuan telah menetapkan ukuran huruf 12. Namun, menurutnya, kebutuhan siswa SD dapat berbeda dengan siswa SMP maupun SMA.
“Ukuran huruf yang lebih besar itu memang lebih relevan untuk anak-anak SD. Tetapi untuk SMP dan SMA, saya kira ukuran yang ada sekarang sudah cukup memadai,” ujar Sutrisna.
Karena itu, ia meminta pemerintah terlebih dahulu melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan nyata peserta didik sebelum memutuskan mencetak ulang seluruh buku ajar.
Menurut Sutrisna, kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Ia menilai digitalisasi buku melalui e-book dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperluas akses terhadap materi pembelajaran.
“Buku fisik tetap penting, tetapi jumlahnya bisa dibatasi. Akses terhadap materi justru bisa diperluas melalui e-book,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengecekan menyeluruh terhadap buku pelajaran yang digunakan mulai jenjang SD hingga SMA.
Pemerintah juga berencana melakukan perbaikan terhadap tampilan buku agar lebih menarik, menggunakan ukuran huruf yang lebih besar, serta material yang dinilai lebih awet.
Namun, Dewan Pendidikan DIY menilai rencana pencetakan ulang tersebut harus didukung kajian yang matang. Selain aspek teknis buku, pemerintah perlu memastikan perubahan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan siswa dan sekolah.
Sutrisna mengingatkan agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada perubahan tampilan buku. Menurutnya, riset dan uji coba di sekolah penting dilakukan untuk melihat efektivitas perubahan sebelum diterapkan secara luas.
Dengan kajian tersebut, kebijakan pencetakan ulang buku diharapkan benar-benar tepat sasaran sekaligus mencegah penggunaan anggaran negara untuk program yang belum terbukti diperlukan. (Hyu)
