pedomanjogja.com (Jakarta) – Upaya memperkuat swasembada pangan nasional terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi. Kementerian Pertanian Republik Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menghilirkan berbagai hasil riset yang dinilai siap diterapkan di sektor pertanian.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, saat menerima delegasi UGM yang dipimpin Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., bersama jajaran pimpinan universitas, fakultas, dosen, dan mahasiswa di kediamannya di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Amran menilai berbagai inovasi yang dikembangkan UGM memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap komoditas impor.
"Banyak dari hasil karya UGM yang dapat diterapkan untuk sektor pertanian Indonesia," ujar Amran.
Menurut Amran, hilirisasi hasil riset menjadi langkah penting agar inovasi perguruan tinggi tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Ia menjelaskan, kinerja sektor pertanian menunjukkan tren positif. Nilai ekspor pertanian saat ini mencapai sekitar Rp760 triliun atau meningkat sekitar Rp166 triliun dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran. Sementara itu, nilai impor sektor pertanian disebut turun sekitar Rp41 triliun, meski peluang untuk menggantikan komoditas impor masih terbuka lebar.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pertanian dan UGM membahas pengembangan sekitar enam komoditas strategis dengan nilai kerja sama mencapai Rp40 miliar yang akan dihibahkan kepada UGM. Program tersebut meliputi pengembangan kedelai, bawang putih, pakan peternakan, pupuk berbahan batu bara, hingga inovasi sapi perah hasil penelitian UGM.
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah varietas kedelai hasil penelitian UGM. Amran menyebut kedelai tersebut memiliki keunggulan karena bersifat non-genetically modified organism (non-GMO) serta memiliki ukuran biji lebih besar dibandingkan kedelai impor.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap benih dari luar negeri. Pemerintah pun berencana mengawal uji coba pengembangan kedelai dan bawang putih di lahan seluas 1.000 hingga 2.000 hektare yang direncanakan berada di wilayah Jawa Tengah.
"Kalau kita bisa menghasilkan bibit-bibit unggul, kenapa kita harus beli dari luar?" kata Amran.
Ia menegaskan, pemerintah ingin memastikan kerja sama dengan perguruan tinggi menghasilkan implementasi nyata di lapangan, bukan sekadar penandatanganan nota kesepahaman. Menurutnya, percepatan pembangunan sektor pertanian membutuhkan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama UGM, Dr. Danang Sri Hadmoko, mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut komunikasi yang telah terjalin antara UGM dan Kementerian Pertanian.
Danang menilai keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras perlu diikuti dengan penguatan kedaulatan benih. Dalam konteks itu, perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui pengembangan varietas unggul yang siap dimanfaatkan masyarakat.
"Salah satu faktornya adalah bagaimana kita memiliki kedaulatan benih. Kampus menghasilkan varietas, khususnya padi Gamagora, untuk bisa diserap oleh pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan tersebut," ujarnya.
Ia berharap hasil-hasil penelitian UGM, tidak hanya pada komoditas padi tetapi juga berbagai komoditas strategis lainnya, dapat semakin banyak diadopsi dalam program pemerintah.
Menurut Danang, keberpihakan terhadap inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi akan mempercepat pemanfaatan riset untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
"Kerja sama ini juga yang kami tunggu-tunggu sebenarnya, bagaimana keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan keberpihakan terhadap kampus sehingga warisan dan hasil riset kampus bisa diserap oleh pemerintah," pungkasnya. (Hrd)
