Pedomanjogja.com (Sleman) – Di tengah tingginya frekuensi bencana alam di berbagai daerah Indonesia, partai politik dinilai belum menempatkan isu kebencanaan sebagai agenda politik jangka panjang. Perhatian elite politik justru disebut lebih banyak terserap pada pencitraan dan persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam diskusi publik bertajuk “Elite Partai Politik dan Bencana: Di Antara Citra, Pemilu 2029, dan Rakyat yang Terluka” yang digelar di UC Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).
Diskusi menghadirkan pengamat politik UGM sekaligus peneliti dinamika politik Indonesia, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., serta Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc. dari Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga.
Diskusi dimoderatori Dr. Ari Junaed, S.H., M.Si. dari Nusakom Pratama Institute.
Data yang dipaparkan dalam diskusi menunjukkan tingginya kejadian bencana sepanjang 2026.
Berdasarkan data BNPB per 7 September 2026, tercatat 1.730 kejadian bencana sejak awal Januari hingga 7 September 2026.
Kejadian tersebut meliputi 627 karhutla, 543 banjir, 324 cuaca ekstrem, 105 tanah longsor, 101 kekeringan, 13 gempa bumi, tiga erupsi gunung api, serta 14 kejadian gelombang pasang atau abrasi.
Karhutla menjadi jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak. Sejumlah wilayah yang disebut mengalami karhutla cukup berat antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Dalam periode Juli hingga September 2026, sejumlah kejadian bencana juga menjadi perhatian publik, termasuk erupsi Gunung Anak Krakatau serta gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Flores, Nusa Tenggara Timur.
Parpol Dinilai Terjebak Logika Elektoral
Arie Sujito menilai partai politik saat ini cenderung terjebak dalam logika elektoral yang sempit. Menurutnya, politik pencitraan lebih dominan dibandingkan upaya membangun agenda kebencanaan yang berkelanjutan.
Ia menilai isu bencana kerap hanya mendapat perhatian ketika terjadi bencana besar dan menjadi pemberitaan media. Setelah perhatian publik menurun, persoalan tersebut kembali menghilang dari agenda politik.
"Bencana hanya menjadi komoditas sesaat, tiga hari ramai diberitakan lalu dilupakan," tegas Arie.
Menurut Arie, orientasi elektoral yang terlalu dominan membuat partai politik berpotensi gagal menjalankan fungsi representasi masyarakat.
Aspirasi korban bencana, kebutuhan mitigasi, hingga pemulihan pascabencana, kata dia, semestinya masuk dalam dokumen visi dan misi serta program kerja partai politik.
Masalah Bukan Sekadar Teknologi
Sementara itu, Didik Krisdiyanto menyoroti semakin kompleks dan berulangnya pola bencana di Indonesia. Ia menilai persoalan utama penanganan bencana bukan semata-mata keterbatasan teknologi atau data.
Menurut Didik, Indonesia sebenarnya telah memiliki data mengenai wilayah yang rawan banjir, longsor maupun gempa. Persoalannya adalah bagaimana data tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan mitigasi yang konsisten.
"Kita tahu daerah mana yang rawan banjir, longsor, gempa. Datanya ada. Tapi kebijakan mitigasinya tidak jalan. Anggaran dipotong, tata ruang dilanggar, dan parpol tidak pernah menjadikannya isu prioritas," ujar Didik.
Karena itu, Didik menilai partai politik tidak cukup hanya hadir ketika bencana terjadi dengan membawa bantuan untuk masyarakat terdampak.
Partai politik, menurutnya, perlu mengambil peran dalam mendorong legislasi terkait mitigasi bencana, mengawal anggaran kebencanaan, serta memastikan kader yang berada di lembaga eksekutif dan legislatif ikut memperkuat upaya pengurangan risiko bencana.
Bencana Harus Menjadi Isu Politik
Dalam rekomendasi terakhir, peserta diskusi juga menyampaikan kritik terhadap perilaku elite politik yang dinilai terlalu mengedepankan kepentingan pencitraan dan elektoral.
Peserta menyerukan agar elite politik mengedepankan fungsi partai sebagai tempat penyemaian kader yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam diskusi tersebut juga disampaikan kritik terhadap penggunaan upacara adat sebagai kegiatan seremonial untuk kepentingan validasi ketokohan politik, serta sorotan terhadap partai politik agar tidak menjadi tempat berlindung bagi figur yang bermasalah dengan kasus korupsi.
Diskusi kemudian ditutup dengan seruan moral bahwa Pemilu 2029 memang penting, tetapi keselamatan masyarakat yang saat ini masih berada di tengah situasi bencana harus menjadi prioritas.
"Kekuasaan yang abai terhadap penderitaan rakyat adalah kekuasaan yang kehilangan legitimasinya," menjadi pesan penutup diskusi tersebut. (Fzn)
